SEMARANG, kota yang dikenal dengan Lawang Sewu dan lumpia hangatnya, ternyata punya aroma khas lain yang lebih menusuk: bau retribusi sampah yang bocor.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti baru saja mengungkap potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 20 miliar per tahun dari sektor ini.
Angka itu bukan main-main. Setara dengan berapa ton es krim yang bisa dibeli untuk seluruh warga setiap hari, tapi malah lenyap entah ke mana. Di saat anggaran daerah ditekan dan dana dari pusat dipangkas, duit retribusi sampah justru main kucing-kucingan di balik tumpukan limbah.
Penertiban kini difokuskan ke hotel dan restoran. Dua tempat yang rajin bayar pajak, tapi entah kenapa sering lupa soal pengelolaan sampah. Padahal sampah dari sana bukan main banyaknya: sisa makanan mewah, botol minuman impor, sampai tisu yang dipakai tamu VIP.
Ironisnya, sementara pemilik hotel sibuk pasang tarif kamar ratusan ribu, retribusi sampahnya seperti bayaran langganan koran mingguan. Pemerintah kota bilang ini ketimpangan yang harus dirapikan. Tapi di lapangan, rapikan itu kadang berarti “kita lihat dulu nanti”.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Glory Nasarani sudah angkat suara. Beliau memastikan pembenahan sistem internal sudah dilakukan. SOP diperketat dari petugas lapangan sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pembayaran pun sudah full digital: virtual account.
Namun sayangnya, di lapangan, ada dugaan praktik kucing-kucingan yang indikasinya dilakukan oleh para pejabat internal DLH sendiri.
Hasilnya, duit mengalir ke mana-mana, yang ke kas daerah jadi semakin menipis. Yang lebih pedas lagi, ada indikasi truk milik DLH ada yang kerap dipakai angkut sampah perusahaan swasta dengan perjanjian di bawah tangan.
Harganya lebih murah dari tarif resmi. Artinya, truk dinas yang seharusnya membersihkan kota, malah jadi armada sampingan buat cari tambahan. Oknum pejabat dan pihak swasta konon main cantik bareng. Dan ini, kata sumber yang enggan ditulisa namanya adalam tulisan, masih berlangsung sampai sekarang. “Ada pejabat kepala bidang yang bermain,” bisik-bisik sumber internal DLH.
Bayangkan truk plat merah lewat di depan hotel mewah, muatannya sampah dari dapur restoran bintang lima. Pemilik hotel atau mall lega karena bayar lebih hemat.
Sementara itu, warga biasa yang bayar retribusi lewat aplikasi tetap nunggu truk datang tepat waktu. Kadang datang, kadang telat, kadang bau karena muatan sudah campur aduk. Tapi yang pasti, laporan keuangan di atas kertas selalu rapi. Semua sudah digital, kan?
Sistem digital sebenarnya ide bagus. Semua tercatat, transparan, bisa dicek kapan saja. Tapi teknologi tanpa pengawasan ketat hanya jadi alat baru untuk bermain-main.
Virtual account yang seharusnya memotong celah, malah jadi pintu putar bagi yang kreatif. Tab di TPA yang diabaikan mirip mesin ATM yang lampunya nyala tapi isinya kosong. Semua kelihatan canggih, tapi baunya tetap sama.
Sementara itu, tumpukan sampah di TPS kadang masih menggunung. Warga mengeluh, media ramai memberitakan, tapi solusinya selalu sama: “sedang dibenahi”.
Kata itu sudah jadi mantra di setiap dinas. Bagaikan lagu lama yang diputar ulang setiap kali ada masalah. PAD dari sampah yang bocor Rp 20 miliar per tahun itu artinya banyak proyek kecil yang tertunda, banyak perbaikan jalan yang molor, dan banyak warga yang bertanya-tanya ke mana duit mereka yang sudah dibayarkan lewat tagihan rutin.
Sindiran paling tajam datang dari fakta bahwa hotel, mall, dan restoran yang paling patuh pajak justru jadi sorotan utama. Mereka bisa bayar pajak jutaan, tapi retribusi sampahnya seperti nego-nego di pasar tradisional.
Sementara warga kecil yang cuma punya warung makan pinggir jalan dipaksa disiplin. Kelas atas dapat diskon tak resmi, kelas bawah dapat teguran resmi. Itu namanya keadilan ala pengelolaan sampah Semarang.
Semoga pembenahan yang dijanjikan bukan sekadar ganti baju baru buat masalah lama. Karena kalau truk dinas masih suka jalan pintas, SOP cuma jadi hiasan, dan digital hanya jadi kedok, maka bau tak sedap ini akan terus menguar.
Bukan cuma di TPA, tapi juga di kantor-kantor yang mengurusnya. Semarang bisa bersih dari sampah fisik, tapi kalau sampah birokrasi masih numpuk, baunya akan tetap tercium sampai ke Balai Kota.
Kota ini punya potensi besar. Warganya kreatif, makanannya enak, wisatanya ramai. Tinggal bikin pengelolaan sampahnya ikut enak dan transparan. Bukan hal mustahil, asal baunya yang tak sedap ini segera diatasi, bukan cuma disemprot parfum digital saja.(*)
