Berita  

900 Rumah Rusak, Relokasi Korban Tanah Gerak Jadi Prioritas Pemprov Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ingin masyarakat terdampak bencana tanah gerak segera mendapatkan tempat relokasi (foto” Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ingin masyarakat terdampak bencana tanah gerak segera mendapatkan tempat relokasi (foto” Pemprov Jateng)

JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat proses relokasi korban bencana tanah gerak yang melanda sejumlah daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan langkah ini dilakukan demi keselamatan warga, mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi bencana susulan terus mengancam.

Hingga kini tercatat 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Tegal dengan 800 rumah, disusul Purbalingga 50 rumah, Pemalang 30 rumah, dan Batang 20 rumah.

“Lahan sudah kami siapkan di wilayah Perhutani. Lokasi sudah dicek dan aman. Target kami, warga segera pindah dari pengungsian ke hunian sementara,” jelas Ahmad Luthfi, Rabu 11 Februari 2026.

Relokasi ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memperhatikan akses pendidikan bagi anak-anak serta peluang mata pencaharian warga.

Pemprov Jateng menekankan bahwa relokasi harus menjadi solusi menyeluruh, bukan sekadar pemindahan fisik.

Meski begitu, tantangan muncul karena tidak semua warga bersedia pindah. Sebagian masih khawatir meninggalkan pekerjaan dan harta benda.

Untuk itu, Pemprov menggandeng TNI dan Polri dalam memberikan edukasi, sementara pemerintah kabupaten diminta terus melakukan pendekatan persuasif.

Di sisi lain, Dinas Sosial diminta mendata secara detail seluruh warga terdampak, termasuk pekerjaan dan harta benda, agar tidak ada yang tercecer dalam proses relokasi.

“Kami ingin memastikan semua warga terdata lengkap, sehingga tidak ada yang hilang haknya,” tegas Luthfi.

Saat ini, warga terdampak di Tegal masih tinggal di pengungsian. Pemprov memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap terpenuhi.

“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kalau ada kekurangan, segera laporkan. Pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tambahnya.

Gubernur juga meminta bupati dan wali kota segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika terjadi bencana berbahaya, meski skalanya terbatas. Hal ini agar penanganan bisa cepat dilakukan, mulai dari evakuasi hingga perbaikan lebih lanjut.

Ia menutup dengan pesan agar masyarakat tetap waspada menghadapi musim hujan. Potensi longsor, banjir, rob, dan tanah gerak masih tinggi sehingga kewaspadaan menjadi kunci keselamatan.

Dengan percepatan relokasi dan dukungan lintas sektor, Pemprov Jateng berharap warga segera mendapatkan hunian aman dan kehidupan yang lebih stabil pasca bencana.