JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Gubernur Ahmad Luthfi mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Himperra, untuk bergerak cepat menuntaskan backlog perumahan, namun dengan satu garis tegas: lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dikorbankan.
Pada awal 2025, backlog perumahan di Jateng tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Sepanjang tahun itu, 274.514 unit berhasil tertangani, sehingga masih menyisakan sekitar 1.058.454 unit.
“Ini PR yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng REI dan asosiasi rumah lainnya,” ujar Luthfi saat membuka Rakerda DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Rabu 11 Februari 2026.
Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni berkorelasi langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Pemprov Jateng telah menjalankan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui rehabilitasi maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin.
Selain itu, hunian tetap bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi fokus utama.
Peran pengembang dinilai strategis dalam menyediakan rumah sesuai daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun Luthfi memberi peringatan keras agar percepatan pembangunan tidak mengorbankan LSD.
Ia menegaskan, setiap pengembangan perumahan wajib berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai tata ruang.
“Jangan sekali-kali LSD kita ubah selama tidak betul-betul kontijensi,” tegasnya.
Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program hunian.
Ia menegaskan koordinasi dengan Pemprov dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk mengevaluasi capaian program.
“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami imbau anggota bekerja sesuai aturan,” katanya.
Dengan sisa backlog lebih dari satu juta unit, sinergi pemerintah dan pelaku usaha menjadi penentu percepatan pemenuhan hunian rakyat, tanpa mengorbankan ketahanan pangan dan tata ruang berkelanjutan.
