JAVANEWS.ID – Kabupaten Batang bersiap menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Rencana tersebut disampaikan Bupati Batang Faiz Kurniawan saat menemui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur pada Selasa, 23 Desember 2025.
Faiz menegaskan, skema KPBU dipilih sebagai solusi percepatan penyediaan PJU di seluruh wilayah Batang, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Kami meminta restu kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menyelenggarakan KPBU PJU di Kabupaten Batang. Ini bagian dari ikhtiar menghadirkan pelayanan dasar yang lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Saat ini Batang baru memiliki sekitar 4.700 titik PJU dengan alokasi anggaran Rp1 miliar per tahun. Padahal kebutuhan ideal mencapai 13.000 titik dengan total nilai investasi sekitar Rp200 miliar.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Rp1 miliar per tahun, butuh waktu ratusan tahun untuk semua penerangan baru selesai,” jelas Faiz.
Ia menambahkan, kebutuhan PJU semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan industri, termasuk banyaknya pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam. Kondisi jalan tanpa penerangan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan keamanan dan keselamatan.
Pemkab Batang menargetkan seluruh jalan di wilayahnya sudah memiliki PJU pada awal 2027. Tahapan dimulai dengan market sounding Januari 2026, lelang April 2026, konstruksi Juni–Desember 2026, dan seluruh PJU menyala pada Januari 2027.
Dalam kesempatan itu, Faiz juga melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi Batang yang mendekati 8 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah inovatif Pemkab Batang.
“Kami dukung selama itu untuk kepentingan masyarakat. Kalau bisa lebih cepat direalisasikan, tentu lebih baik,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan rekomendasi KPBU akan diberikan setelah kajian kelayakan (feasibility study) dinyatakan tuntas.
“Sepanjang feasible dan kemampuan keuangan daerah memadai, tentu kami rekomendasikan agar bisa dijalankan,” ujarnya.
KPBU kini menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang semakin banyak digunakan pemerintah daerah, terutama untuk percepatan penyediaan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal.
