JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menjadi bagian dari Piloting Program E-Learning Integritas bagi ASN Nasional yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Program ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara 12 lembaga bersama KPK RI di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin 8 Desember 2025.
Selain peluncuran E-Learning Integritas, acara juga dirangkai dengan pemanfaatan E-Learning Petty Corruption, yang didukung oleh lima kementerian dan delapan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen membawa 52 ribu ASN di wilayahnya untuk ikut serta dalam program pembelajaran integritas ini.
“Di Jawa Tengah ada 52 ribu ASN, tentu targetnya mereka bisa masuk dan ikut dalam pembelajaran ini,” tegasnya.
Sumarno menekankan bahwa pemahaman tentang korupsi tidak hanya penting bagi ASN, tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat yang bermitra dengan pemerintah.
Menurutnya, korupsi seringkali berawal dari hal-hal kecil yang mengabaikan integritas.
“Dimulai dari hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berintegritas, tapi berjalan dengan waktu sehingga dianggap itu bukan korupsi. Inilah pentingnya e-learning sehingga masyarakat bisa memahami bahwa ini sebenarnya adalah korupsi,” ujarnya.
Ia mencontohkan perilaku sederhana seperti terlambat masuk kerja atau menyontek di sekolah sebagai bentuk awal dari ketidakintegritasan.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jateng telah membentuk sekolah berintegritas sebagai titik awal pembelajaran nilai integritas sejak dini.
Harapannya, masyarakat yang terbiasa menjaga integritas akan lebih tangguh saat diberi amanah besar.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa program E-Learning Petty Corruption ditargetkan dapat diakses oleh 5 juta ASN di Indonesia.
“Kalau bisa, pemahaman anti korupsi menjadi salah satu persyaratan untuk meniti jabatan,” pungkasnya.
