DI tengah suasana efisiensi anggaran yang makin ketat, Kota Semarang justru menemukan “tambang” kebocoran yang aromanya kurang sedap. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengungkap potensi kebocoran retribusi sampah mencapai Rp 20 miliar per tahun.
Angka itu terdengar abstrak sampai kita sadar: Rp 20 miliar bisa dipakai buat nambal jalan berlubang yang jumlahnya kadang terasa berkembang biak tiap musim hujan. Bisa juga buat nambah armada pengangkut sampah, memperbaiki TPS, atau setidaknya bikin warga tak perlu lagi main tebak-tebakan: “Hari ini truk sampah datang atau tidak?”
Masalahnya, kebocoran ini bukan muncul karena sampah tiba-tiba bisa jalan sendiri ke TPA. Ada pola yang menarik untuk dibaca.
Agustina Wilujeng menyebut evaluasi sementara menemukan ketimpangan menarik di sektor usaha. Banyak pelaku usaha tertib bayar pajak, tetapi urusan retribusi sampah justru agak fleksibel. Dalam bahasa sederhana: setor pajak rajin, urusan sampah kadang pakai mode “nanti dulu”.
Padahal sektor niaga menghasilkan sampah dalam volume besar. Hotel, restoran, rumah sakit, pusat kuliner, hingga jaringan makanan cepat saji, semuanya memproduksi sampah tiap hari. Dan sampah bisnis modern itu unik. Bungkusnya estetik, logonya mahal, tapi akhirnya tetap berakhir di bak truk yang sama dengan sampah masyarakat marjinal.
Di titik inilah persoalan mulai terasa lucu, meski lucunya bikin dahi berkerut.
Ambil contoh sebuah rumah sakit swasta di Semarang yang tak kami sebut namanya. Untuk layanan pengangkutan sampah harian lengkap dengan armada DLH, sopir, kontainer, hingga biaya perawatan kendaraan, retribusinya disebut sekitar Rp 2,5 juta per bulan.
Kalau dihitung kasar, angka itu bahkan kalah mahal dibanding biaya parkir bulanan sebagian apartemen.
Padahal fasilitas yang didapat bukan fasilitas pribadi. Itu armada pemerintah. Dibeli dari uang rakyat. Dirawat memakai APBD. Sopirnya digaji negara. Solar dan perawatannya juga bukan hasil patungan arisan RT.
Artinya, ada subsidi publik yang mengalir ke sektor usaha besar dengan tarif yang terlihat sangat ramah. Terlalu ramah malah. Hubungannya sudah mirip pelanggan laundry langganan yang dapat bonus antar-jemput plus setrika parfum premium.
Hal serupa juga terlihat di jaringan waralaba makanan cepat saji. Ada yang pengangkutan sampahnya menggunakan armada DLH dengan tarif bulanan di kisaran Rp 2 juta. Padahal aturan dasarnya sudah jelas: ada tarif pokok dan tambahan berdasarkan volume sampah. Pelaku usaha juga diwajibkan menyediakan tempat penampungan sendiri.
Namun dalam praktiknya, armada pemerintah tetap menjadi pilihan favorit. Alasannya mudah ditebak. Praktis, murah, dan tidak perlu repot investasi kendaraan sendiri.
Dari sisi bisnis, keputusan itu tentu rasional. Kalau ada layanan lengkap dengan harga miring, siapa yang menolak?
Persoalannya, ini bukan layanan katering kantor. Ini fasilitas publik. Sepengetahuan Mbah Bejo, truk sampah berpelat merah tidak boleh mengangkut sampah niaga (komersial) secara sembarangan, kecuali untuk kepentingan operasional resmi pemerintah daerah atau telah melalui skema kerja sama retribusi khusus.
Ironinya mulai terasa saat melihat kondisi di lapangan. Di banyak kawasan permukiman, warga masih mengeluhkan keterlambatan pengangkutan sampah. Ada TPS yang penuh lebih lama dari antrean konser musik. Ada gang-gang yang baru disentuh armada setelah sampah mulai punya “karakter aroma” sendiri.
Sementara itu, sebagian armada justru rutin mondar-mandir melayani kawasan niaga premium.
Situasi ini membuat truk DLH terasa mengalami kenaikan kasta sosial. Paginya masuk hotel berbintang, siangnya mampir rumah sakit besar, malamnya mungkin parkir sambil merenung: “Aku ini truk pelayanan publik atau kendaraan membership platinum?”
Di sisi lain, biaya perawatan armada DLH disebut mencapai Rp 28 miliar per tahun. Angka yang besar untuk sebuah sistem pengelolaan sampah kota. Maka wajar kalau publik bertanya: apakah penggunaan armada sudah benar-benar sesuai prioritas?
Sebab kalau kendaraan publik lebih sering dipakai sektor usaha besar dengan kontribusi retribusi minim, maka ada tiga kerugian sekaligus. Pendapatan daerah bocor, pelayanan warga ikut terganggu. Ditambah, pemborosan biaya perawatan truk tersebut.
Dan di sinilah persoalan menjadi lebih serius daripada sekadar urusan sampah.
Kebocoran retribusi biasanya tidak berdiri sendirian. Ada celah administrasi, ada kompromi, ada kebiasaan lama yang dibiarkan terlalu nyaman. Publik tentu sulit percaya kalau pola seperti ini terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang punya kewenangan.
Sebab sopir truk tidak mungkin tiba-tiba bangun pagi lalu berkata, “Hari ini saya ingin membuka kerja sama eksklusif dengan sektor niaga.” Bisik-bisik di lingkungan Pemkot Semarang, ada pejabat di bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bermain. Siapa itu, biar Bu Agustin dan timnya yang mencari. Bukan kewenangan penulis untuk tunjuk hidung.
Namun tetap saja, langkah Pemkot Semarang memperketat pengawasan patut diapresiasi. Digitalisasi pembayaran retribusi juga masuk akal. Sistem non-tunai memang bisa mengurangi permainan di lapangan.
Namun digitalisasi saja tidak cukup kalau pola pemanfaatan aset masih abu-abu.
Karena inti masalahnya bukan sekadar pembayaran manual atau digital. Persoalannya ada pada pertanyaan sederhana: armada publik ini sebenarnya diprioritaskan untuk siapa?
Kalau sektor niaga besar terus mendapat layanan murah memakai fasilitas pemerintah, maka warga kecil akan merasa berada di antrean paling belakang. Mereka tetap bayar retribusi rutin lewat RT, tetapi pelayanan sering naik-turun tergantung kondisi armada.
Hubungan warga dengan truk sampah bahkan kadang sudah mirip hubungan LDR. Saling menunggu, jarang bertemu.
Padahal Rp 20 miliar itu bukan angka kecil. Dengan nilai sebesar itu, Semarang bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Bisa menambah armada, memperbaiki fasilitas TPA, hingga memperluas program pemilahan sampah di tingkat kampung.
Namun selama armada publik masih sibuk menjadi “ojek premium” sektor niaga, kebocoran akan terus muncul dalam berbagai bentuk.
Pada akhirnya, urusan sampah memang selalu bicara soal prioritas. Kota yang sehat bukan cuma soal taman cantik dan lampu estetik, tetapi juga soal keberanian membereskan hal-hal yang selama ini dianggap biasa.
Sebab kalau truk sampah pemerintah terus lebih akrab dengan hotel berbintang daripada gang permukiman, warga bisa saja mulai curiga: jangan-jangan status armadanya sudah naik kelas jadi kendaraan hospitality.
Dan kalau itu terjadi, yang bau bukan cuma sampahnya.(*)
