Berita  

Penanganan Bencana Tegal Berlanjut Hingga Relokasi Permanen

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Tegal, Rabu 4 Februari 2026 (foto: Pemprov Jateng)
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Tegal, Rabu 4 Februari 2026 (foto: Pemprov Jateng)

JAVANEWS.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak hanya berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi akan berlanjut hingga pemulihan jangka panjang dan relokasi warga ke hunian yang layak dan aman.

Hal itu disampaikan Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Rabu 4 Februari 2026.

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan hunian sementara (huntara) sebagai tahapan menuju hunian tetap (huntap).

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Selain kebutuhan dasar warga, Luthfi juga menekankan percepatan pemulihan infrastruktur. “Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” katanya.

Data sementara mencatat sekitar 250 rumah hilang akibat pergerakan tanah dan tidak bisa dibangun kembali di lokasi semula. Relokasi pun menjadi prioritas. “Pendataan warga harus detail. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” tegasnya.

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan, hingga Rabu sore, sebanyak 804 jiwa harus mengungsi. Pemkab Tegal menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dengan fokus pada logistik, layanan kesehatan, dan dapur umum berkapasitas 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait. Pemerintah menegaskan relokasi warga akan dilakukan dengan kepastian hukum atas lahan, fasilitas umum lengkap, dan dukungan sosial agar masyarakat dapat hidup mandiri di hunian baru.