JAVANEWS – Di Jalan Arteri Soekarno Hatta dan Wolter Monginsidi, Kota Semarang, halte Trans Semarang atau BRT masih berdiri kokoh. Catnya memang mulai pudar, tetapi rangkanya masih utuh. Namun satu yang aneh, bus Trans Semarang (ukuran tiga perempat) tak pernah lagi menyinggahi puluhan halte yang ada di kiri-kanan kedua ruas jalan itu. Halte-halte itu hanya disinggahi minibus atau mikrobus yang dikenal dengan sebutan Feeder. Karena itu yang jadi pemandangan sehari-hari di dua ruas jalan itu adalah fungsi halte yang setengah pakai. Maksudnya? Halte BRT atau Trans Semarang didesain sedemikian rupa dengan ciri khas ketinggiannya dibuat sejajar dengan pintu bus. Ini dilakukan untuk memudahkan penumpang naik-turun. Nah sejak bus Trans Semarang tak lagi lewat jalan itu, dan diganti Feeder, maka jadilah halte-halte itu berfungsi setengah pakai.
Jl Sukarno-Hatta merupakan jalan penghubung antara jalan Majapahit dengan jalan Citarum. Sedangkan jln Woltermonginsidi membentang dari pertigaan Genuksari hingga pertigaan jalan Sukarno-Hatta arah Pedurungan. Sejak Trans Semarang tahun 2009, di dua ruas jalan itulah bus tersebut lalu-lalang melayani penumpang. BRT Koridor 7 begitulah rute itu dikenal publik. Bus mengangkut penumpang pergi-pulang (PP) mulai dari Terminal Terboyo di Kaligawe hingga ke pusat kota, tepatnya di Jalan Pemuda, persis berdekatan dengan kantor Wali Kota Semarang.
Nah, sejak tahun 2024 lalu Trans Semarang Koridor 7 ‘’menghilang’’, dan diganti armada bukan bus tapi mikrobus atau minibus. Bersamaan dengan itu pula, halte yang jumlahnya puluhan itu hanya menjadi sekadar penanda tempat naik turun penumpang. Pasalnya, untuk menumpang Feeder penumpang tak perlu lebih dulu menaiki halte, cukup seperti lazimnya naik mobil pribadi atau taksi online.
Sumber di Dishub Kota Semarang Koridor 7 Trans Semarang tidak dihapus, namun armadanya saja yang dimodifikasi, dan dilakukan pemangkasan rute agar lebih efektif. Jika benar begitu, lalu bagaimana dengan puluhan halte yang tak berfungsi sepenuhnya itu? Siapa yang harus bertanggung jawab atas infrastruktur yang butuh dana ratusan juta saat membangunnya? Harap diingat material untuk membangun halte beruap beton, baja, dan kanopi dibeli dengan uang publik.
Tanggung jawab infrastruktur sepertinya dibiarkan menggantung. Padahal publik tahu, dalam beberapa tahun terakhir, APBD Kota Semarang secara konsisten mengalokasikan ratusan miliar per tahun untuk Trans Semarang, dengan peruntukan antara lain subsidi operasional, pengadaan armada, pembangunan dan perawatan halte.
Sebagai pemegang kendali kebijakan strategis, Wali Kota Semarang tak bisa berdiri di luar persoalan ini. Sebab, seperti yang selalu didengung-dengungkan, Transportasi massal adalah program prioritas kota, bukan proyek sektoral Dishub semata. Maka pertanyaan publik wajar diarahkan ke pucuk pimpinan: Apakah wali kota mengetahui adanya halte yang kehilangan fungsi? Apakah ada instruksi untuk evaluasi atau penataan ulang? Dalam kota yang mengklaim komitmen pada transportasi berkelanjutan, membiarkan halte kosong di jalan arteri utama justru mengirim pesan tak positif bagi seorang Wali Kota. Penghapusan layanan Trans Semarang di jalan Soekarno Hatta dan Wolter Monginsidi bukan hanya soal rute. Ia menghapus akses langsung warga di koridor yang sesungguhnya sangat membutuhkan angkutan massal. Sungguh sebuah pemandangan yang ironi di dua ruas jalan dipadati kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan massal justru dihentikan, dengan meninggalkan puluhan halte setengah pakai di kiri-kanannya. Deretan puluhan halte di jalan Soekarno Hatta dan Wolter Monginsidi itu bukan sekadar bangunan kosong, tetapi monumen kebijakan yang berhenti di tengah jalan yang belum terdengar pertanggungjawabannya. (*)
Penulis & Editor: Fikri Bumantara
