JAVANEWS.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya telah mengambil langkah strategis untuk menangani polemik tambang di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas.
Ia memastikan kepentingan masyarakat dan evaluasi dampak kerusakan lahan menjadi pertimbangan utama.
“Sudah kita tindak lanjuti,” ujar Luthfi saat ditemui awak media di Kota Surakarta, Jumat 12 Desember 2025.
Menurutnya, persoalan tambang di Gunung Slamet telah ditinjau dari berbagai sisi, mulai dari perizinan hingga dampak lingkungan dan sosial.
“Ini harus kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati di wilayah kita,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jateng telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ditreskrimsus Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi, serta TNI.
Satgas ini bertugas mengidentifikasi permasalahan dan meneliti izin tambang yang mayoritas terbit sebelum Luthfi menjabat.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengajukan kawasan Gunung Slamet menjadi taman nasional kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Proses tersebut masih berjalan dan menunggu keputusan resmi.
Luthfi mengingatkan agar kejadian di Gunung Slamet menjadi pembelajaran bagi bupati dan wali kota lain yang memiliki wilayah tambang atau galian C.
Ia menekankan pentingnya penertiban izin tambang secara transparan dan sosialisasi masif kepada masyarakat.
“Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang berkepanjangan,” ujarnya.
