JAVANEWS.ID – Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang hidup yang memulihkan martabat, rasa aman, dan harapan keluarga.
Sepanjang 2025, kebijakan perumahan di Jawa Tengah berhasil menangani 274.514 unit hunian, melampaui target di berbagai pos pendanaan.
Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), terutama bagi kelompok rentan.
Kepala Disperakim Jateng, Boedyo Dharmawan, menyebut capaian tersebut lahir dari orkestrasi lintas pendanaan: APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR, serta partisipasi masyarakat.
Dari APBN, misalnya, target 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit melalui program BSPS, kementerian/lembaga, dan Dana Desa.
Kontribusi masyarakat menjadi sorotan utama, dengan partisipasi mencapai 219.524 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” ujar Boedyo.
Meski capaian luar biasa, backlog perumahan di Jawa Tengah masih tersisa 1.058.454 unit. Namun, fondasi kebijakan yang terbukti efektif membuat optimisme tetap terjaga.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, program hunian layak menjadi fokus pembangunan untuk menekan kemiskinan ekstrem.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” katanya.
Kebijakan perumahan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada tembok dan atap, melainkan merajut harapan. Hunian layak dijadikan instrumen pemerataan kesejahteraan, menghadirkan negara hingga ke ruang paling privat warganya.
