Berita  

Pati Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga Awal Februari

Pati perpanjang masa tanggap darurat bencana (foto: Pemprov Jateng)
Pati perpanjang masa tanggap darurat bencana (foto: Pemprov Jateng)

JAVANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Pati resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa status tanggap darurat tahap pertama berlaku sejak 9 Januari hingga 23 Januari 2026.

Kini, status tersebut diperpanjang untuk tahap kedua mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.

“Perpanjangan ini dilakukan karena Kabupaten Pati masih terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah,” ujar Chandra di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu 24 Januari 2026.

Pada awal penetapan, lebih dari 100 desa terdampak bencana. Hingga kini jumlahnya menurun menjadi sekitar 51 desa, namun potensi bencana masih cukup tinggi.

Chandra menyampaikan apresiasi kepada ASN Kabupaten Pati, tim gabungan SAR, TNI, Polri, serta relawan yang terus bekerja di lapangan. Ia juga berterima kasih atas bantuan berbagai pihak, termasuk KORPRI yang menyalurkan Rp100 juta untuk masyarakat terdampak.

Menurutnya, Pati merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana cukup tinggi di Jawa Tengah. Beberapa wilayah mengalami banjir berulang sehingga membutuhkan solusi jangka panjang.

“Ke depan, ada wilayah-wilayah yang perlu solusi lebih permanen, termasuk kemungkinan relokasi atau penyediaan lahan baru bagi warga terdampak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pati berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penanganan banjir berulang dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai tingkat dampak yang terjadi.

“Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi situasi bencana.

“Ketika terjadi bencana, kesehatan menjadi modal utama agar ASN tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan baik,” kata Sumarno.