JAVANEWS.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki perbedaan mendasar dengan akuntansi komersial.
Jika akuntansi komersial berorientasi pada laporan laba-rugi perusahaan, maka akuntansi pemerintahan berfokus pada pertanggungjawaban akuntabilitas melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan paparan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro (Undip) angkatan 2023 di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa 3 Februari 2026.
“Belajar akuntansi di pemerintahan, mindset yang harus tertanam adalah transparan dan akuntabel. Neraca keuangan pemerintah harus balance, karena itu wajah keuangan daerah,” katanya.
Ratusan mahasiswa yang hadir dipimpin Ketua Program Studi Akuntansi Undip Totok Dewayanto.
Mereka antusias mendengarkan penjelasan langsung mengenai pengelolaan keuangan daerah, mulai dari budgeting, realisasi anggaran, pengelolaan aset tetap, hingga pajak daerah.
Sumarno berharap kegiatan ini membuka wawasan mahasiswa tentang tata kelola APBD, sehingga mereka mampu menyaring informasi di media sosial dan membantu masyarakat memahami realita pengelolaan keuangan publik.
“Mahasiswa bisa menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak mudah terjebak hoaks terkait APBD,” ujarnya.
