JAVANEWS.ID – Menjelang akhir 2025, perekonomian Jawa Tengah menghadapi tantangan menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko kenaikan harga pangan dan komoditas musiman.
Namun, kinerja fiskal dan sinergi kebijakan pusat–daerah terbukti menjadi penopang utama.
Dikutip dari siaran pers DJP Jateng I, data menunjukkan, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37% pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (5,28%) dan melampaui pertumbuhan nasional. Inflasi tahunan tercatat 2,79%, sedikit di atas rata-rata nasional, dengan Kota Semarang mencatat inflasi tertinggi (2,92%).
Meski Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kontraksi, optimisme masyarakat tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 118,2.
Dari sisi fiskal, APBN di Jawa Tengah hingga November 2025 mencatat pendapatan Rp102,09 triliun (78,03% target), dengan PNBP melampaui target hingga 123,79%. Belanja negara terealisasi Rp94,93 triliun (88,46% pagu), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp65,72 triliun, berkontribusi besar terhadap APBD.
Yang paling menonjol adalah kesiapan operasionalisasi Koperasi Merah Putih (KDMP). Dari 8.523 desa/kelurahan, seluruhnya telah berbadan hukum dengan struktur pengurus dan pengawas lengkap.
Lebih dari 17 ribu pengurus koperasi dan 1.120 pendamping telah dilatih, memperkuat kapasitas kelembagaan.
Perkembangan sarana juga menggembirakan: 8.505 koperasi memiliki akun Simkopdes, 9.411 gerai aktif, serta 527 permohonan kemitraan ke BUMN. Dari kebutuhan 4.368 titik lahan/gudang, 1.712 sudah siap bangun.
Hal ini menegaskan koperasi siap menjadi simpul distribusi ekonomi daerah.
Selain itu, penyaluran kredit program terus memperkuat sektor riil. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp43,31 triliun untuk 825.566 debitur, dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Pati.
Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,16 triliun untuk 225.509 debitur, terbanyak di Kabupaten Brebes.
Sinergi fiskal dan penguatan koperasi ini menjadi fondasi penting bagi Jawa Tengah untuk menjaga daya beli, melindungi sektor rentan, dan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
