JAVANEWS.ID – Pembangunan Jawa Tengah sepanjang 2025 menorehkan babak baru. Tidak lagi lahir semata dari ruang rapat birokrasi, melainkan dari ruang kelas, laboratorium, hingga desa-desa.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawal langsung program strategis gubernur.
Kolaborasi ini dirajut dalam Forum Rektor, wadah temu antara kebijakan publik dan nalar akademik. Tepat 14 Maret 2025, hanya 22 hari setelah dilantik, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menandatangani nota kesepahaman dengan 44 rektor dan direktur perguruan tinggi. Sejak itu, kampus turun tangan, pemerintah berbagi peran.
Sepanjang 2025, perguruan tinggi terlibat aktif dalam 29 program gubernur.
- Dinas Perumahan menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik untuk mengawasi program RTLH. Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin.
- Dinas Kesehatan bekerja sama dengan kampus swasta untuk sosialisasi sensus kesehatan dan program Speling.
- BPBD bermitra dengan 24 perguruan tinggi dalam mitigasi bencana, menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Program unggulan juga lahir dari kolaborasi ini. Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air minum bagi masyarakat pesisir.
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) fokus menangani stunting di Banyumas, sementara Universitas Sebelas Maret (UNS) mengawal persoalan di Wonogiri dan Sragen.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menegaskan setiap kampus diberi program sesuai karakter dan keunggulannya.
“Beban pemerintah lebih ringan, kebijakan lebih tepat sasaran karena disusun dari kajian, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama,” ujarnya.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Dr Wahid Abdulrahman, menyebut langkah ini sebagai sejarah baru tata kelola pemerintahan daerah.
“Manfaatnya besar. Pemerintah mendapat dukungan tenaga ahli dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan,” katanya.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah dan kampus sebagai cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak lahir dari intuisi semata.
“Ini good idea, good move. Supaya kebijakan benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.
Kolaborasi ini baru permulaan. Pada 2026, giliran 72 perguruan tinggi swasta lain yang akan bergabung.
Targetnya, seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030 dikawal kampus.
