JAVANEWS.ID – Jawa Tengah mencatatkan performa ekonomi gemilang sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,37% (y-on-y) pada triwulan IV-2025, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Lebih dari sekadar angka makro, pertumbuhan ini terbukti membawa dampak nyata dengan turunnya angka kemiskinan secara signifikan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa momentum pertumbuhan di atas rata-rata nasional harus diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas,” ujarnya dalam Musrenbang 2026 dan Konsultasi Publik RKPD 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat 6 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,39% pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin turun menjadi 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
“Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh gini ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menyempit,” jelas Sumarno.
Peningkatan ekonomi juga tercermin dari PDRB per kapita masyarakat Jateng yang mencapai Rp50,82 juta, naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil dijaga pada angka 4,32% per November 2025.
Meski demikian, Pemprov Jateng menyadari masih ada pekerjaan rumah pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77.
“IPM kita masih berada di rata-rata nasional yang tentu saja harus kita upayakan untuk peningkatannya,” kata Sumarno.
Untuk tahun 2027, Pemprov Jateng menetapkan arah kebijakan strategis baru dengan menjadikan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, revitalisasi alat praktik SMK dan peningkatan kompetensi guru berbasis industri juga menjadi prioritas untuk memastikan daya saing sumber daya manusia di pasar kerja global.
“Kami di Provinsi Jawa Tengah tentu saja tidak akan bisa mencapai kinerja-kinerja yang sudah ditetapkan tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Sumarno.
