JAVANEWS.ID – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa jumlah lahan kritis di Jawa Tengah berhasil ditekan dalam tiga tahun terakhir.
Dari 392 ribu hektare pada 2022–2024, kini berkurang menjadi 317.629 hektare, atau turun sekitar 75 ribu hektare.
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait luasan lahan kritis di Jawa Tengah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Semarang, Senin 15 Desember 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa pemulihan lahan kritis dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan pendampingan penuh kepada masyarakat sebagai pemegang hak kelola.
“Konsep perhutanan sosial tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan. Justru pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan manfaat sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Skema pemanfaatan perhutanan sosial diusulkan dengan komposisi:
- 50% tanaman keras
- 30% tanaman buah-buahan
- 20% tanaman semusim
Dengan pola ini, diharapkan fungsi hutan semakin pulih sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki 145 kelompok pemegang SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan total luasan 109.879 hektare. Rinciannya:
- 60 SK Hutan Kemasyarakatan
- 117 SK Hutan Desa
- 1 SK Hutan Adat (Kabupaten Brebes)
- 12 SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
- 51 SK Hutan Kemitraan (Kulin KK)
- 4 SK permintaan konservasi
Selain itu, terdapat 190.462 hektare Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2025.
Dari luasan tersebut, 133 kelompok perhutanan sosial mengelola 28.902,83 hektare, tersebar di 13 kabupaten termasuk Blora, Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, Semarang, Boyolali, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Banyumas, dan Cilacap.
