Berita  

Jateng Borong Penghargaan Antikorupsi, Ahmad Luthfi: Birokrasi Harus Bersih

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima penghargaan KPK di Hakordia 2025, Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025 (foto: Pemprov Jateng)
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima penghargaan KPK di Hakordia 2025, Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025 (foto: Pemprov Jateng)

JAVANEWS.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan bergengsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.

Dua penghargaan tersebut adalah Kompak API Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bahwa birokrasi harus diwujudkan dengan prinsip good dan clear governance. Ini representasi kita dalam melayani masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi usai menerima penghargaan.

Pemprov Jateng menegaskan integritas sebagai prioritas pembangunan. Bahkan, penguatan integritas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama RPJMD 2025–2029 dan masuk dalam 136 program gubernur.

Langkah yang ditempuh antara lain:

  • Peningkatan kualitas ASN
  • Penerapan zona integritas di OPD hingga BUMD/BLUD
  • Pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
  • Penguatan kapasitas APIP untuk pengawasan hingga tingkat desa

Selain itu, Pemprov juga mengintensifkan pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, serta mitigasi benturan kepentingan. Semua diselaraskan dengan Stranas PK dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini mencakup 104 sekolah (44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB). Program ini menanamkan nilai integritas, menyusun rencana aksi, dan menciptakan lingkungan sekolah bebas kekerasan serta praktik tidak jujur.

Sementara itu, inisiatif Desa Antikorupsi terus berkembang. Hingga 2025, terdapat 113 desa berstatus antikorupsi di 29 kabupaten, dan 297 desa lainnya tengah berproses menuju sertifikasi.

Upaya tersebut membuahkan hasil nyata:

  • Reformasi birokrasi Jateng: 91,28
  • Akuntabilitas kinerja: 82,63
  • SPIP Level 3 dengan skor 3,471
  • Indeks efektivitas pencegahan korupsi Level 3 (3,096)
  • Manajemen risiko Level 3 (3,378)
  • Kepatuhan LHKPN: 100% dari 1.840 wajib lapor

Pada 2024, nilai MCP KPK Jateng mencapai 90,8, sementara skor Stranas PK 2023–2024 berada di angka 98,29, tertinggi secara nasional.