JAVANEWS.ID-Setelah diperiksa secara cepat oleh KPK di Mapolres Kudus, Senin (19/1/26) Bupati Pati Sudewo diterbangkan ke Jakarta. Dan pada Selasa (20/1/26) Sudewo resmi ditahan di Rutan KPK, dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan.
Sudewo bukanlah nama asing bagi publik negeri ini. Ketika pecah aksi massa di Pati, nama dan sosok berseliweran di berabagai platform media, baik media cetak, elektronik, digital, apalagi edia sosial. Ringkasnya Sudewo sangat populer sepanjang tahun 2025 lalu. Masalahnya, bukan kesuksesannya membangun Bumi Mina Padi, populeritas Sudewo disebabkan beragam kontroversi kebijakan, dan konflik dengan warga. Berikut jejak rekam kontroversi Sudewo sebelum kena OTT KPK:
1. Menggulirkan PBB-P2
Ini adalah awal dari rangkaian kontroversi Sudewo, dimulai ketika Pemerintah Kabupaten Pati menggulirkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan lonjakan yang dinilai tidak wajar. Bagi warga pedesaan, petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil, kebijakan ini sangat membebani di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih benar. Warga makin geram ketika kebijakan itu dibuat dengan mengabaikan partisipasi publik, sosialisasi terbatas, dan ditambah lagi dengan narasi pemkab yang terkesan menyalahkan warga atas rendahnya pendapatan daerah. Di titik ini, jarak antara pemimpin dan rakyat mulai menganga.
2. Gelombang Protes
Reaksi publik atas kebijakan itu pun pecah. Aksi demonstrasi besar melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dan yang dituntut massa bukan lagi sekadar revisi kebijakan terkait pajak itu, namun sudah bertambah dengan permintaan agar kepemimpin Sudewo dievaluasi. Saat itu bahkan sudah terdengar seruan agar sang bupati mundur. Seperti biasa menghadapi aksi dan tuntutan massa pemkab Pati defensive, bahkan dalam beberapa momentum dinilai arogan. Kebijakan akhirnya dikoreksi, tetapi kepercayaan publik terlanjur runtuh. Karena jelas koreksi atas kebijakan tersebut bukan atas dasar kesadaran politik, tetapi karena terpaksa akibat tekanan massa.
3. Hak Angket DPRD
Meski kebijakan telah direvisi, tekan warga Bumi Mina Padi agar Bupati Sudewo dievaluasi terus bergulir hingga akhirnya membuat DPRD Pati menggunakan instrumen politik yang dimiliki, salah satunya dengan hak konstitusi yakni Hak Angket. Dan, bukan lagi sekadar kebijkan tentang PBB-P2 yang diselidiki tetapi sejumlah kebijakan Bupati Sudewo lainnya yang dinilai bermasalah dan memicu kemarahan publik. Pada fase ini, kepemimpinan Bupati Sudewo berada dalam tekanan ganda, yakni tekanan warga dan tekanan elite politik di DPRD Pati. Kondisi itu membuat jalannya pemerintahan Kabupaten Pati goyah, dan narasi yang menyebut pemerintah tidak sensitif pada persoalan warganya menggema dan kian kuat.
4. OTT KPK
Ketika Bupati Sudewo kena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan mengonfirmasi kecurigaan publik yang telah bertahun menjadi obrolan di berbagai level, bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan daerah. Ingat, OTT bukanlah peristiwa di ruang hampa, dan pasti memiliki rangkaian panjang. Dan rangkaian panjang itu, apalagi jika bukan berawal dari kebijakan bermasalah, konflik dengan warga, dan lemahnya transparansi. (*)
*Fikri Bumantara – Editor Javanews.id
