JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, hingga saat ini penanganan di lapangan masih berjalan cepat dan terkendali.
“Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Namun demikian, kami tetap siaga apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujarnya saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa 13 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran OPD, serta unsur TNI dan Polri.
Dampak Bencana di Pati
- Banjir melanda 59 desa di 15 kecamatan
- 55 rumah terdampak, 1 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang
- 15 titik kerusakan talud dan akses jalan
- 1 musala terdampak
- 15 kepala keluarga (46 jiwa) sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung
- Longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan, dengan total 121 titik longsor
- 20 rumah terdampak, 80 kepala keluarga (264 jiwa) terdampak langsung
- 1 orang meninggal dunia
Ahmad Luthfi memastikan penyaluran bantuan dan penanganan korban berjalan tanpa hambatan.
“Kebutuhan pokok sudah disalurkan. Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terhambat aktivitasnya,” tegasnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi logistik, layanan kesehatan, bahan baku, serta obat-obatan. Penanganan dilakukan terpadu dengan melibatkan Baznas, PMI, dan pemerintah kabupaten.
Menurut Gubernur, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Jateng untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.
Meski demikian, sejumlah wilayah lain tetap mendapat perhatian khusus.
Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik termasuk Desa Tempur yang sempat terisolasi. Sementara di Kabupaten Kudus, banjir melanda dengan dampak cukup luas.
“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.
Terkait opsi rekayasa cuaca, Luthfi menyatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB.
“Rekayasa cuaca harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem saat ini juga terjadi di daerah lain,” ujarnya.
Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak banjir dan longsor dapat ditekan, serta kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat terdampak.
