JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen menjaga kesehatan fiskal jelang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan strategi efisiensi belanja, penajaman program prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci menghadapi tekanan ekonomi nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD 2025 dan percepatan APBD 2026 di Semarang, Selasa 10 Februari 2026, Luthfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah kini tercatat sebagai provinsi dengan realisasi belanja daerah terbaik secara nasional.
Hingga akhir 2025, pendapatan daerah mencapai Rp 23,76 triliun, sementara belanja daerah Rp 23,87 triliun. Meski terdapat selisih belanja Rp 109,24 miliar, kas daerah tetap positif berkat pembiayaan neto Rp 576,95 miliar, menyisakan saldo kas Rp 467,70 miliar.
“Anggaran harus tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, dan tidak boleh memicu defisit,” tegas Luthfi. Ia juga menyoroti pentingnya penuntasan piutang pajak, khususnya opsen pajak, serta menekankan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak PAD.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa tekanan terbesar datang dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya terealisasi 68,86 persen.
Hal ini dipengaruhi kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal 2026, Pemprov merancang penyesuaian anggaran Rp 814 miliar melalui dua strategi utama:
- Optimalisasi pendapatan dengan fokus pada kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan.
- Efisiensi belanja dengan penyisiran ulang program kerja OPD tanpa mengorbankan target kinerja utama.
Dengan fondasi fiskal yang kuat, Jawa Tengah menargetkan APBD 2026 lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
