JAVANEWS.ID – Kinerja sektor pangan Jawa Tengah yang mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi pemacu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat langkah menuju swasembada pangan pada 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen tersebut di hadapan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus).
“Kami menargetkan Jawa Tengah mampu mencapai swasembada pangan dan sekaligus memperkuat peran sebagai penyangga pangan nasional. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar tahun ini bisa memulai dan mengakselerasi upaya tersebut,” ujar Ahmad Luthfi, Kamis 29 Januari 2026.
Pada 2025, target produktivitas padi Jawa Tengah sebesar 11 juta ton, namun realisasi hanya sekitar 9,5 juta ton. Untuk mengejar peningkatan pada 2026, Pemprov Jateng menyiapkan langkah strategis, termasuk komitmen bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi hingga 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).
Selain padi, peningkatan produktivitas juga diarahkan pada komoditas pangan lain seperti jagung.
Ahmad Luthfi menekankan pentingnya konsep collaborative government dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Ia juga menitipkan pesan kepada LDK Muhammadiyah agar ikut menyampaikan pesan pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kami titipkan pesan agar disampaikan ke masyarakat bahwa negara selalu hadir untuk menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut capaian Jawa Tengah telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden kerap memberikan apresiasi atas program unggulan pangan di Jawa Tengah.
Zulkifli menambahkan, swasembada pangan menjadi prioritas nasional. Pada 2025, produksi beras nasional surplus 4 juta ton sehingga Indonesia tidak lagi impor beras, berbanding terbalik dengan 2024 ketika impor mencapai 4,2 juta ton.
“Kalau dikerjakan dengan konsisten dan serius, swasembada pangan bisa dicapai. Tahun 2025 kita tidak impor beras, dan pada 2026 diharapkan kondisi itu dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan integrasi dakwah dan pembangunan sejalan dengan nilai dasar gerakan Muhammadiyah yang dirintis KH Ahmad Dahlan.
Menurutnya, dakwah inklusif yang menyentuh persoalan sosial harus terus dipertajam untuk menjawab dinamika masyarakat Indonesia.
