JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 sekaligus koordinasi rencana 2026 di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Jateng, Rabu 17 Desember 2025.
Acara ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting di wilayah perdesaan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), yang juga Ketua TKPKD, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung program desa dampingan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, tagline Ngopeni Nglakoni bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata Pemprov Jateng untuk hadir di tengah masyarakat dan menindaklanjuti setiap persoalan warga.
Program satu OPD satu desa dampingan yang telah berjalan lima tahun disebut menjadi bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Gus Yasin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa sebagai penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengarahkan agar pemanfaatan APBDes benar-benar berdampak bagi masyarakat. Hingga 2025, tercatat 452 desa dampingan di 18 kabupaten telah menerima berbagai intervensi, mulai dari pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 jamban, hingga listrik murah bagi 1.292 keluarga.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp129 miliar dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, CSR, BAZNAS, dan komunitas.
Pada 2026, program desa dampingan akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan target menekan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 9 persen pada 2027.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesra Setda Jateng, Gunawan Sudarsono, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
