JAVANEWS.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pelayanan publik yang ideal harus berlandaskan prinsip kesetaraan antara pelayan dan masyarakat.
Menurutnya, birokrasi yang melayani hanya bisa terwujud jika tidak ada sekat antara subjek dan objek pelayanan.
“Siapapun yang melayani masyarakat tidak boleh merasa sebagai ndoro atau tuan. Mau gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat lainnya, semua harus setara dalam memberikan pelayanan,” tegas Luthfi saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang digelar Kementerian PAN-RB di The Tribrata Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.
Dalam paparannya, Luthfi menekankan bahwa teknologi memang penting, tetapi kualitas sumber daya manusia tetap menjadi kunci utama.
Ia mencontohkan langkah Pemprov Jateng yang menyatukan berbagai aplikasi layanan menjadi satu platform terpadu bernama Ngopeni Nglakoni, untuk memudahkan akses masyarakat.
Selain itu, ia menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jateng agar merespons aduan masyarakat maksimal dalam waktu 1×24 jam.
Konsep Rumah Rakyat juga diinisiasi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Jateng menerapkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) misalnya, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial.
“Dengan pendekatan ini, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dan 3,3 juta masyarakat miskin berhasil dientaskan,” ungkap Luthfi.
Program lain yang menjadi sorotan adalah Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang menghadirkan layanan kesehatan gratis di desa-desa, terintegrasi dengan kegiatan cek kesehatan gratis, pangan murah, dan bantuan sosial.
Dengan prinsip kesetaraan, respons cepat, dan kolaborasi lintas sektor, Ahmad Luthfi berharap pelayanan publik di Jawa Tengah dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.
