JAVANEWS.ID – Hujan deras yang mengguyur kawasan lereng Gunung Slamet pada 23–24 Januari 2026 memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga, Jawa Tengah.
Curah hujan ekstrem yang mencapai 100–150 mm per hari di kawasan hulu membuat debit air meningkat drastis, jauh di atas kondisi normal yang hanya sekitar 50 mm per hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto menjelaskan bahwa kombinasi curah hujan tinggi, kerapatan jaringan aliran sub-DAS, kelerengan curam, serta jenis tanah latosol coklat menjadi faktor utama longsor.
“Banjir bandang terjadi lewat peningkatan limpasan permukaan yang cepat, serta suplai sedimen tinggi akibat sifat tanah yang dangkal, tidak stabil, dan mudah tererosi,” ujarnya, Rabu 28 Januari 2026.
Wilayah seperti Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang yang berada di Sub DAS Penakir termasuk kawasan paling rawan.
Lereng curam hingga 64 persen membuat aliran permukaan semakin cepat dan daya kikis semakin kuat. Akibatnya, erosi lahan dan longsor di bagian hulu–tengah memicu pendangkalan sungai di hilir.
Sejak 2022, catatan DLHK menunjukkan banyak titik longsoran di kawasan Gunung Slamet.
Kondisi tanah latosol yang gembur dan mudah jenuh air memperparah kerentanan. Meski begitu, Widi menegaskan bahwa banjir dan longsor tidak terkait dengan aktivitas penambangan.
Lokasi tambang berada jauh di kaki gunung, ratusan meter lebih rendah dari titik longsor.
Upaya Mitigasi dan Rehabilitasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menyiapkan langkah jangka panjang. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui reboisasi dan penghijauan di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Pemprov juga mengajukan agar kawasan hutan Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional yang meliputi lima kabupaten.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menambahkan bahwa pihaknya rutin merilis peta potensi gerakan tanah setiap bulan sebagai peringatan dini.
“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan. Ini kami sebarkan agar daerah meningkatkan kewaspadaan,” jelasnya.
Selain itu, penataan kegiatan pertambangan terus dilakukan dengan pengawasan ketat. Pemerintah bahkan mengusulkan pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak patuh terhadap rekomendasi perbaikan.
Dukungan Lintas Daerah
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menilai momentum bencana ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat status hutan lindung. Ia mendorong lima kabupaten di sekitar Gunung Slamet bersatu mengajukan penguatan pengelolaan hutan.
Di lapangan, pemerintah daerah bersama relawan telah mengevakuasi warga ke tempat aman, mendirikan posko logistik, dapur umum, serta layanan kesehatan. Pembersihan material longsor dan asesmen kerusakan infrastruktur juga terus dilakukan.
