JAVANEWS.ID – Kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati, Sudewo, oleh KPK rupanya tidak membuat langit runtuh atau bumi berhenti berputar.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini hanyalah satu lagi episode dalam serial “Kejar-Kejaran dengan Komisi Oranye” yang sudah sangat familiar.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen atau Gus Yasin memastikan bahwa pelayanan publik di Pati akan tetap berjalan seolah-olah tidak ada drama barusan.
Pesan tersiratnya jelas: Pejabat boleh datang dan pergi (lewat pintu belakang KPK), tapi birokrasi adalah mesin abadi.
Gus Yasin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Jika satu bupati “diangkut”, stok pengganti selalu tersedia di gudang birokrasi.
Tidak ada yang tak tergantikan di negeri ini, apalagi jika posisinya adalah kursi empuk kekuasaan.
“Kita hormati prosesnya, kita tunggu pengumuman resmi,” ujar Gus Yasin, Selasa 20 Januari 2026.
Bagi warga Pati yang sedang berendam banjir, jangan khawatir. Wagub menjamin pasokan makanan dan obat-obatan tidak akan ikut “disita” KPK.
Sistem sudah dirancang sedemikian rupa sehingga meskipun kapten kapalnya sedang “studi banding” ke Jakarta, kru kapal tetap bisa berjalan seperti biasa.
Bahkan, aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni tetap aktif. Ini adalah bukti nyata bahwa di era digital, kita lebih butuh server yang stabil daripada integritas pejabat yang labil. Selama aplikasi tidak crash, pelayanan publik dianggap sukses besar.
Mengatasnamakan Gubernur Ahmad Luthfi, Gus Yasin menyelipkan pesan moral yang cukup menohok bagi para kepala daerah lainnya: Jagalah integritas.
Tentu saja, ini adalah peringatan rutin agar para pejabat tidak mencoba-coba “adu mekanik” dengan intelijen KPK.
Sebab, meski kursi yang ditinggalkan mudah diisi kembali, sisa masa jabatan di balik jeruji besi tidak bisa didelegasikan kepada wakil bupati.
