JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah menuju swasembada pangan 2026 dengan menandatangani komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Ahmad Luthfi di Hotel The Sunan, Surakarta, Rabu 14 Januari 2026, sebagai bagian dari roadmap pembangunan bertajuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”
Gubernur menegaskan, pencapaian swasembada pangan tidak bisa dijalankan secara parsial. Sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, hingga BPS, menjadi kunci keberhasilan.
“Mulai dari luasan lahan, komoditas unggulan, distribusi, hingga pemasaran harus terkoneksi. Jangan main-main soal alih fungsi lahan. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak,” tegas Luthfi.
Solusi Konkret Pemprov Jateng
- Larangan Alih Fungsi Lahan: Lahan pertanian produktif dan hijau dilarang dialihkan menjadi permukiman. Instruksi ini sudah disampaikan ke seluruh kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.
- Pusat Benih Nasional: Pemprov mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan di seluruh kabupaten/kota untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat benih nasional.
- Pengendalian Distribusi Panen: Pergub baru disiapkan agar kebutuhan pangan Jawa Tengah terpenuhi dulu sebelum hasil panen dijual ke luar daerah.
- Intervensi Wilayah Prioritas: Benih padi difokuskan di 12 kabupaten, jagung di 8 kabupaten dengan lahan 3.200 hektare, serta penyesuaian lokasi tebu sesuai arahan pusat.
- Diversifikasi Pangan: Target 2026 mencakup produksi padi 10,5 juta ton GKG, jagung 3,7 juta ton, tebu 4,4 juta ton, susu 942 ribu ton, daging 76 ribu ton, telur 917 ribu ton, perikanan budidaya 600 ribu ton, dan garam 541 ribu ton.
Dengan langkah terintegrasi ini, Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan Indonesia pada 2026.
