JAVANEWS.ID – PEDAGANG Kaki Lima atau PKL adalah sosok paling setia dalam kalender politik dan birokrasi. Mereka selalu hadir saat dibutuhkan, dan selalu diminta pergi saat dianggap berlebihan.
Setiap musim kampanye, PKL mendadak naik pangkat. Mereka disebut “penggerak ekonomi rakyat kecil”, “denyut nadi ekonomi kota”, bahkan “simbol keberpihakan pemerintah pada wong cilik”.
Gerobak bakso, angkringan, dan lapak gorengan berubah fungsi menjadi latar foto blusukan. Kamera menyala, senyum pejabat mengembang, tangan berjabat. PKL pun ikut tersenyum, meski tahu, pengalaman mengajarkan satu hal: masa bulan madu ini tidak lama.
Beberapa minggu setelah spanduk diturunkan dan baliho dicopot, datanglah istilah yang terdengar lebih halus dari kenyataan: penataan. Kata ini punya makna luas, lentur, dan sering membuat gerobak harus lebih lincah dari peraturan. Penataan bisa berarti pindah. Bisa juga berarti menyingkir. Dalam banyak kasus, penataan berarti: silakan pergi dulu, nanti kami pikirkan lagi.
Di sinilah ironi mulai bekerja dengan rapi. Pemerintah rajin berbicara soal pemberdayaan UMKM. Seminar digelar, laporan disusun, presentasi dipoles. Namun di lapangan, relokasi sering berubah menjadi pemutusan hubungan antara PKL dan pembelinya. Lokasi baru memang bersih, rapi, dan tertib. Sayangnya, pembeli tidak ikut direlokasi. Mereka tertinggal di tempat lama, sambil bertanya-tanya ke mana langganan mereka menghilang.
Transisi dari tempat ramai ke tempat resmi sering terasa janggal. PKL diminta bersabar. Katanya, butuh waktu agar masyarakat tahu lokasi baru. Masalahnya, perut tidak punya jadwal tunggu. Sementara itu, laporan kinerja tetap mencatat satu hal penting: kawasan sudah tertata.
Dalam konsep menata kota, estetika sering berada di barisan depan. Trotoar harus bersih. Jalan harus lapang. Sudut kota harus enak dipotret. Kota perlu tampil menawan, terutama di unggahan media sosial resmi. Pada titik ini, kota sering diperlakukan seperti seorang perempuan yang berdandan rapi, make-up mahal, busana pas, tapi dompetnya kosong. Alternatifnya ada: penampilan biasa saja, tanpa polesan berlebihan, tapi isi rekening aman. Pertanyaannya sederhana, mau pilih yang mana?
Perdebatan ini bukan barang baru. Banyak kota besar sudah memberi contoh. Malioboro di Yogyakarta hidup karena PKL. Jalan itu ramai, padat, dan kadang melelahkan. Namun uang berputar, pekerjaan tersedia, dan denyut ekonomi terasa nyata. Dago di Bandung punya cerita serupa. Tanah Abang di Jakarta lebih ekstrem lagi. Semrawut? Ya. Ribet? Jelas. Tapi tak ada yang menyangkal satu hal: ekonomi di sana bergerak tanpa perlu banyak slogan.
Semarang tentu punya karakter sendiri. Kota ini sedang rajin merapikan diri. Taman dibangun, trotoar dipercantik, marka jalan diperjelas. Semua tampak menjanjikan. Namun di sela itu, PKL sering berada di posisi paling rawan. Mereka diharapkan ada, tapi tidak terlalu terlihat. Dibutuhkan, tapi jangan mengganggu pandangan.
Di sisi lain, PKL bukan sekadar urusan lapak. Mereka adalah cermin ekonomi harian. Saat lapangan kerja formal sempit, jumlah gerobak bertambah. Saat harga bahan pokok naik, ukuran porsi ikut menyesuaikan. PKL membaca situasi kota lebih cepat daripada laporan statistik. Mereka peka, karena salah hitung sedikit saja bisa berujung tutup lapak.
Hubungan PKL dan aparat penertiban pun sudah seperti drama panjang dengan alur berulang. Semua pihak hafal peran masing-masing. PKL tahu kapan harus geser. Petugas tahu kapan harus datang. Warga menonton dari pinggir, kadang bersimpati, kadang kesal. Adegan ini berjalan bertahun-tahun, seolah sudah menjadi bagian tak tertulis dari tata kota.
Padahal, masalahnya jarang soal mau atau tidak mau tertib. Banyak PKL bersedia diatur, asal tetap bisa hidup. Yang sering luput adalah pemahaman sederhana: lokasi menentukan rezeki. Lapak tanpa pembeli sama saja dengan kebijakan tanpa dampak.
Di titik ini, perlu jeda sejenak untuk bertanya, bukan dengan nada marah, tapi dengan kepala dingin. Kota ini ingin dikenang sebagai apa? Etalase yang rapi untuk foto udara, atau ruang hidup yang memberi nafkah bagi warganya? Estetika memang penting. Namun perut kenyang jauh lebih mendesak.
Sebagai penutup, mari kembali ke posisi awal. PKL adalah pahlawan ekonomi. Mereka bekerja tanpa jam kantor, tanpa jaminan, tanpa sorotan resmi. Mereka menjaga kota tetap hidup hingga malam. Maka pilihan akhirnya sederhana, meski jawabannya sering berputar-putar: lebih baik kota ini indah untuk unggahan Instagram, atau kota ini biasa saja tapi masyarakatnya makmur? Jika harus memilih, mungkin tidak ada salahnya menurunkan sedikit make-up, asal dompet warga tetap terisi. (Tulisan ini disempurnakan oleh AI)
