JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin menutup tahun 2025 dengan sederet capaian.
Sepanjang tahun, Pemprov meraih 40 penghargaan dari kementerian, lembaga negara, media nasional, hingga MURI.
Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan indikator kesejahteraan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga berkurangnya pengangguran.
Namun, Wakil Ketua TPPD Jawa Tengah Wahid Abdulrahman menegaskan bahwa capaian tersebut tidak hanya berhenti pada angka statistik.
“Semangat yang dibangun bukan sekadar prestasi di atas kertas, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan,” ujarnya, Jumat 2 Januari 2026.
Menurut Wahid, Pemprov Jawa Tengah kini mengusung konsep welfare state atau negara kesejahteraan, yang dituangkan dalam Perda No. 7 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
“Pendekatan welfare state ini menjadi payung hukum agar program perlindungan sosial bisa berjalan lebih sistematis,” katanya.
Beberapa program prioritas yang digulirkan antara lain:
- Kartu Jateng Ngopeni, jaminan sosial bagi fakir miskin, lansia, dan kelompok rentan.
- Satu KK Satu Rumah Layak Huni, target 2029 tidak ada lagi rumah tidak layak huni.
- Beasiswa dan Asuransi Kesehatan Gratis bagi warga miskin.
- Daycare Buruh Industri untuk meringankan beban pekerja sekaligus menjamin pengasuhan anak.
- Subsidi Transportasi Trans Jateng bagi buruh, lansia, veteran, dan pelajar.
- Asuransi Gagal Panen dan Pembelian Hasil Petani/Nelayan oleh BUMD.
Wahid menambahkan, pembiayaan program welfare state tidak hanya mengandalkan APBD.
“Pola pembiayaan gotong royong melalui CSR perusahaan, zakat, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan program,” jelasnya.
