JAVANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Sejumlah calon lahan relokasi kini tengah dikaji secara geologi untuk memastikan keamanan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyampaikan bahwa asesmen geologi dilakukan terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu pondok pesantren milik Perhutani.
“Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” jelas Agus, Senin 9 Februari 2026.
Instruksi percepatan relokasi datang langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi bencana.
Data BPBD Jawa Tengah mencatat, sebanyak 596 keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak tanah gerak dan kini tersebar di sembilan titik pengungsian.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Bergas C. Penanggungan, menegaskan pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan dengan dukungan empat dapur umum.
Relokasi akan dilakukan bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DPU provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai,” katanya.
Selain penanganan tanah gerak di Tegal, BPBD Jateng juga memperkuat penanganan banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
Sebanyak 43 unit pompa dioperasikan di Kota Pekalongan, sementara sembilan unit pompa disiagakan di Kabupaten Pekalongan. Tambahan mobile pump dari Solo, Pemalang, dan Demak juga dikirim ke lokasi terdampak.
Banjir di Kota Pekalongan mengakibatkan 532 warga mengungsi di lima titik, sedangkan di Kabupaten Pekalongan sebanyak 662 kepala keluarga atau 1.901 jiwa mengungsi di 25 titik.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan senilai Rp 169,73 juta untuk Kota Pekalongan dan Rp 290,89 juta untuk Kabupaten Pekalongan, berupa sembako, logistik, obat-obatan, vitamin, serta dukungan dapur umum.
